Jokowi Kemungkinan Tambah 2 Menteri Terkait Inventasi dan Ekspor
pada tanggal
Wednesday, March 13, 2019
Edit
JAKARTA, LELEMUKU.COM - Terkait rendahnya realisasi angka investasi dan ekspor Indonesia ternyata sempat menginspirasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai kemungkinan penambahan 2 (dua) jabatan menteri, yaitu menteri yang mengurus masalah investasi, dan menteri yang mengurus masalah ekspor.
“Saya sudah sampaikan seminggu yang lalu dalam forum Rapat Kabinet, saya bertanya apakah perlu kalau situasinya seperti ini, yang namanya menteri investasi dan menteri ekspor. Khusus. Penyakit kita ada di situ,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi, yang diselenggarakan di Nusantara Hall ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Selasa (12/3) pagi.
Menurut Presiden, negara lain juga sama, di Uni Eropa juga ada menteri investasi, ada menteri khusus ekspor. Ia menyebutkan, mungkin dari sisi kelembagaan memang harus memiliki, menteri investasi dan menteri ekspor, dua menteri mungkin perlu.
Persoalannya, Presiden menyampaikan, nanti kalau ada menteri itu juga enggak nendang lagi ya yang salah semuanya. “Saya itu paling geregetan, kita mengerti kesalahan kita, kita mengerti kekurangan kita, kita mengerti jalan keluarnya, tapi kita tidak bisa menuntaskan masalah yang ada,” ucap Presiden Jokowi.
Presiden menilai pasti ada yang enggak benar di titik-titik tertentu. Ia akan mempelajari dan pasti akan menemukan ini. Jangan sampai nanti di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), ngomongnya SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) sehari, ternyata dua minggu. IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ngomongnya tiga hari sampai seminggu.
“Saya cek ternyata masih delapan bulan, masih enam bulan ketemu berarti di situ. Bisa di pusat, bisa di daerah,” ungkap Presiden.
Seharusnya Jadi Peluang
Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan, sebetulnya perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat bisa dimanfaatkan karena investor, investasi yang ada di Tiongkok itu sudah mulai goyang, ingin mencari tempat baru, lokasi baru untuk investasinya.
Kalau ini dimanfaatkan, disambungkan. Duta besarnya bisa menyambungkan, mungkin ITPC-nya bisa menyambungkan, dan BKPM bisa menjemput bola ke sana, menurut Presiden, banyak sekali.
Presiden menilai, sangat lucu banget melihat ini. Ia menambahkan bahwa sebetulnya yang ingin berbondong-bondong keluar dari Tiongkok itu industri mebel, industri produk-produk kayu dari Dongguan dekat Guangzhou.
Persoalanya kenapa datangnya ke Vietnam?, lanjut Presiden, berbondong-bondongnya ke Vietnam, padahal kayunya, raw material-nya ada, rotannya, dan bambunya ada di Indonesia.
“Artinya, kita kalah rebutan, kalah merebut investasi, kalah merebut pasar. Ini tanggung jawab kita semuanya,” ujar Presiden Jokowi.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BKPM Thomas Lembong, dan Gubernur Banten Wahidin Halim. (Setkab) berita terbaru dari Lelemuku.com
“Saya sudah sampaikan seminggu yang lalu dalam forum Rapat Kabinet, saya bertanya apakah perlu kalau situasinya seperti ini, yang namanya menteri investasi dan menteri ekspor. Khusus. Penyakit kita ada di situ,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi, yang diselenggarakan di Nusantara Hall ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Selasa (12/3) pagi.
Menurut Presiden, negara lain juga sama, di Uni Eropa juga ada menteri investasi, ada menteri khusus ekspor. Ia menyebutkan, mungkin dari sisi kelembagaan memang harus memiliki, menteri investasi dan menteri ekspor, dua menteri mungkin perlu.
Persoalannya, Presiden menyampaikan, nanti kalau ada menteri itu juga enggak nendang lagi ya yang salah semuanya. “Saya itu paling geregetan, kita mengerti kesalahan kita, kita mengerti kekurangan kita, kita mengerti jalan keluarnya, tapi kita tidak bisa menuntaskan masalah yang ada,” ucap Presiden Jokowi.
Presiden menilai pasti ada yang enggak benar di titik-titik tertentu. Ia akan mempelajari dan pasti akan menemukan ini. Jangan sampai nanti di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), ngomongnya SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) sehari, ternyata dua minggu. IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ngomongnya tiga hari sampai seminggu.
“Saya cek ternyata masih delapan bulan, masih enam bulan ketemu berarti di situ. Bisa di pusat, bisa di daerah,” ungkap Presiden.
Seharusnya Jadi Peluang
Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan, sebetulnya perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat bisa dimanfaatkan karena investor, investasi yang ada di Tiongkok itu sudah mulai goyang, ingin mencari tempat baru, lokasi baru untuk investasinya.
Kalau ini dimanfaatkan, disambungkan. Duta besarnya bisa menyambungkan, mungkin ITPC-nya bisa menyambungkan, dan BKPM bisa menjemput bola ke sana, menurut Presiden, banyak sekali.
Presiden menilai, sangat lucu banget melihat ini. Ia menambahkan bahwa sebetulnya yang ingin berbondong-bondong keluar dari Tiongkok itu industri mebel, industri produk-produk kayu dari Dongguan dekat Guangzhou.
Persoalanya kenapa datangnya ke Vietnam?, lanjut Presiden, berbondong-bondongnya ke Vietnam, padahal kayunya, raw material-nya ada, rotannya, dan bambunya ada di Indonesia.
“Artinya, kita kalah rebutan, kalah merebut investasi, kalah merebut pasar. Ini tanggung jawab kita semuanya,” ujar Presiden Jokowi.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BKPM Thomas Lembong, dan Gubernur Banten Wahidin Halim. (Setkab) berita terbaru dari Lelemuku.com