La Bakry Hadiri Pertemuan Virtual Kepala Daerah se Kepulauan Buton Terkait Penanganan COVID-19

PASARWAJO, LELEMUKU.COM - Bupati Buton, Drs. La Bakry, MSi menghadiri pertemuan virtual dengan Kepala Daerah lainnya di wilayah Kepulauan Buton, di Media Center Satgas Percepatan Penanganan Covid 19 Kab. Buton di Anjungan Kantor Bupati Buton, Takawa Pasarwajo, 12 Mei 2020.

Pertemuan melalui Video Conference ini merupakan inisiasi Pemerintah Kota Baubau untuk membangun harmonisasi dan sinkronisasi antar daerah di wilayah Kepulauan Buton dalam penanganan penyebaran Covid 19 dari segi transportasi darat, laut, dan udara.

Pada kesempatan itu, Bupati Buton, La Bakry menegaskan dalam penanganan dan pemutusan mata rantai penyebaran Covid 19 di Kabupaten Buton, Pemda telah memperketat penjagaan di seluruh pintu masuk di Kabupaten Buton, khususnya yang langsung berbatasan dengan daerah tetangga. Penjagaan berlangsung selama 24 jam dengan tiga shift penjagaan, penambahan petugas, dan penggunaan alat pengukur suhu tubuh atau thermal scanner.

Bagi para pendatang dilakukan karantina oleh Pemda maupun karantina yang difasilitasi oleh pemerintah desa/kelurahan di wilayahnya masing-masing. "Kita fokus perketat penjagaan siapapun yang masuk dari luar daerah dan diawasi pergerakannya. Selain itu kontrol yang ketat di Pelabuhan Murhum dan Bandara Betoambari harus terus dilakukan. Partisipasi masyarakat di sini adalah melaporkan keluarga atau tetangga yang baru datang dari luar daerah. Jika itu kita lakukan, maka tidak akan mengganggu perputaran ekonomi masyarakat," kata Bupati Buton.

Sementara itu, menurut Bupati Wakatobi masih adanya warga pendatang yang menggunakan surat keterangan berbadan sehat bukan dari dokternya langsung tetapi atas nama dokter yang sangat diragukan kebenarannya, ketidakjujuran dari warga mengenai asal usul perjalanan. "Selain itu, yang perlu juga diperiksa ketat adalah kapal-kapal barang yang bisa saja menjadi tumpangan warga yang mudik", ungkapnya.

Walikota Baubau, A.S. Tamrin memaparkan ada tiga hal yang sangat penting yaitu pelarangan/pembatasan pergerakan orang/warga di masa pandemi ini, pelacakan terhadap para pendatang dengan mewaspadai adanya jalan-jalan "tikus", dan terakhir penanganan Covid 19.

Dandim 1413 Buton dan Kapolres Baubau yang turut hadir menyatakan dalam mencegah dan memutus mata rantai Covid 19 secara bersama-sama, kita harus patuh dan taat dengan protokol kesehatan, ada pengecualian bagi pelaku perjalanan yang berkebutuhan khusus/berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masih dibolehkan dengan melampirkan hasil rapid test.

Pertemuan beberapa kepala daerah Kepulauan Buton ini melahirkan dua kesimpulan yakni pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya masing-masing terkait pembatasan pergerakan/perjalanan orang baik itu melalui transportasi darat, laut, maupun udara dan Pemkot Baubau akan meramu SOP (Standard Operation Procedure) tentang pergerakan masyarakat di masa Covid 19 berdasarkan beberapa aturan perundang-undangan atau surat edaran yang berlaku yang nantinya akan dikirim dan ditanggapi/ dikoreksi oleh pemerintah daerah lainnya di wilayah Kepulauan Buton lalu kemudian menjadi kesepakatan bersama yang harus dipatuhi.

Selain dihadiri Bupati/ Walikota maupun yang mewakili, pertemuan ini turut dihadiri Wakil Bupati, Iis Elianti, Sekretaris Daerah Kab. Buton La Ode Zilfar Djafar, serta Kepala Kantor Pelabuhan Baubau.(DiskominfoButon)