Sri Mulyani Indrawati Sebut APBN Terus Dorong Ekonomi Papua

JAYAPURA, LELEMUKU.COM -  Kesuksesan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) Papua tidak terlepas dari dukungan APBN dalam penyediaan berbagai infrastruktur pendukung yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat Papua dan sekitarnya. 

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Kunjungan Kerja Menteri Keuangan di Jayapura, Jumat (26/11/2021).

“Saya berharap ekonomi di Papua akan tumbuh lebih tinggi lagi karena Papua ini pada tahun 2021 pertumbuhan ekonominya jauh lebih tinggi dari nasional di atas 14% ini karena Papua di drive oleh komoditas. Dalam situasi ini nanti Papua akan menikmati selain dana otsus, nanti akan dapat dana bagi hasil. Apalagi kemarin kita sudah mendukung sepenuhnya penyelenggaraan PON yang sukses dan PEPARNAS”, papar Menkeu.

Menkeu juga mengharapkan ini menjadi momentum bagi Papua untuk terus membangun terutama sumber dayanya menjadi manusia-manusia yang hebat. Pemerintah akan dukung sepenuhnya, dan Menkeu berharap seluruh anggaran yang sudah dialokasikan dimanfaatkan untuk semaksimal mungkin menciptakan perbaikan bagi SDM dan kesejahteraan serta mendorong perekonomian untuk bisa bangkit kembali.

Sementara itu, perbaikan kebijakan Dana Otsus bertujuan untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan orang asli Papua. Perubahan besaran Dana Otsus dari 2% menjadi 2,25% dari alokasi DAU diharapkan dapat memberikan manfaat secara optimal, adil, dan akuntabel bagi percepatan pembangunan Papua. Selain itu, dukungan Kemenkeu juga dilakukan terhadap perbaikan tata kelola baru dalam penggunaan Dana Otsus untuk perbaikan pengelolaan penggunaan Dana Otonomi Khusus menuju masyarakat Papua dan orang asli Papua yang lebih sejahtera.

Ke depan, dukungan percepatan pengelolaan Dana Otsus melalui Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OKP) yang dilaksanakan oleh Kantor Vertikal Kemenkeu memiliki peran sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi untuk percepatan pembangunan Papua.

Hadirnya asistensi dan supervisi Pemerintah Pusat (melalui K/L teknis) sejak tahap perencanaan, pembinaan, pengawasan, sampai dengan evaluasi akan memastikan penyaluran dana otsus dan TKDD di Papua dapat berjalan dengan baik, diharapkan dengan memangkas rantai birokrasi dan pelaksanaan pendampingan dan pengawasan yang komprehensif misi mulia untuk memberikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua dapat tercapai. (kemenkeu)