Dinas Sosial Fokus Tekan Angka Kemiskinan di Kepulauan Tanimbar
SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku tetap berfokus untuk menekan angka kemiskinan yang senada dengan visi dan misi Bupati Petrus Fatlolon, SH., MH bersama Wakil Bupati (Wabup), Agustinus Utuwaly, S.Sos yaitu menjadikan masyarakat Kepulauan Tanimbar yang sehat, cerdas, berwibawa dan mandiri.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas (Kadis) Sosial, Hengky Lokra bahwa dalam menekan angka kemiskinan dan membuat masyarakat menjadi mandiri dalam menjalankan berbagai usaha yang ditekuni, pihaknya mendukung melalui beberapa program Bantuan Sosial (Bansos), diantaranya Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Komunitas Adat Terpencil (KAT), Desa Siaga Bencana, pemberian Sembilan Bahan Pokok (Sembako) kepada sebnayak 7.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), lansia dan anak terlantar.
“Fokus kami di tahun 2020 ini sama seperti di daerah lain, yaitu menekan angka kemiskinan, keluar dari kemiskinan. Memang masalah sosial ini tidak pernah berakhitr tetapi kita terus dan telah melakukan upaya-upaya keluar dan maju, walau sedikit,” kata dia kepada Lelemuku.com pada Kamis (27/02/2020).
Lokra menuturkan bansos Kube diberikan kepada 50 kelompok, terdiri dari dua bantuan, yaitu kube perbatasan antar negara di Kecamatan Selaru dan Tanimbar Utara (Tanut) dan kube perkotaan di Kelurahan Saumlaki dengan besar anggaran Rp 1 milyar, sehingga masing-masing kelompok mendapatkan bantuan sebesar Rp 20 juta dalam menjalankan usaha kelompok bersama, seperti jual minyak tanah, menenun dan sembako.Sementara KAT diberikan kepada wilayah-wilayah pesisir, seperti di Nyafar atau rumah kebun yang ditujukkan kepada kelompok komunitas yang menetap lama di kebun. Bantuan yang diberikan seperti sarana lingkungan. Kemudian Desa siaga bencana adalah bantuan berupa evakuasi pengungsi di daerah bencana.
Lokra pun mengungkapkan beberapa kendala yang mempengaruhi proses penyaluran bantuan ialah kelemahan data yang masih terbawa dari tahun 2015 sehingga di tahun 2020 ini, pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi data terpadu yang dimulai dari kecamatan dan sarana sistem Informasi Teknologi (IT) yang kurang memadai dalam pengiriman data ke Provinsi dan Kementerian.
“Bantuan-bantuan yang kami kasih ini masih terbawa dari dana tahun 2015, terkesan orang selalu mau jadi orang miskin saja tetapi tidak suka keluar dari kemiskinan. Banyak orang hanya mau daftar jadi orang miskin tetapi mau keluar susah, padahal tujuan pemberian bantuan kan untuk ada perkembangan dan peningkatan usaha. Dalam pemberian bantuan, kami tetap lakukan pendamping, pengawasan, monitor, evaluasi dalam laporan,” tutupnya. (Laura Sobuber)