Murad Ismail dan Dwi Soetjipto Bahas Percepatan Pembangunan Proyek LNG Blok Masela
pada tanggal
Monday, March 9, 2020
Edit
JAKARTA, LELEMUKU.COM - Upaya percepatan pembangunan infrastruktur untuk menunjang proyek strategis Blok Masela semakin menemukan titik cerahnya. Komitmen Gubernur Maluku, Murad Ismail, untuk memajukan jadwal pembangunan kilang LNG proyek Abadi di Blok Masela di Kepulauan Tanimbar, akhirnya direspon positif oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Memanfaatkan waktunya di Jakarta, Gubernur mengundang Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, untuk silaturahmi sekaligus membahas sejumlah rencana strategis pembangunan proyek LNG Abadi Blok Masela. Pertemuan informal itu berlangsung di kediaman pribadi Gubernur di kawasan Pondok Indah, Jakarta, Minggu (8/3/2020).
"Tadi pertemuan silaturahmi, sekaligus kami membahas percepatan pembahasan lahan dan kesiapan tenaga kerja lokal, karena rencananya pembangunan infrastruktur untuk Blok Masela sudah dimulai tahun 2021," ungkap Gubernur.
Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, sebelumnya mengakui, proses pembebasan lahan dan perizinan biasanya menjadi momok dalam investasi. Hanya saja, untuk proyek LNG Abadi Blok Masela, pihaknya selalu berdiskusi dan menyakinkan Gubernur Maluku agar dapat mendukung proses pembebasan lahan di Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel). Gubernur sendiri sangat membantu dan memberikan banyak kemudahan.
"Contohnya kemarin, waktu kami mengajukan rekomendasi untuk penggunaan lahan kehutanan dari Gubernur Maluku. Kira-kira cuma cuma 1 minggu (selesai). Faster than recommendation," ujarnya.
Menurutnya, dengan koordinasi yang cukup baik dengan pihak pemerintah daerah, kemudahan dalam proses pengadaan lahan di proyek Masela didapatkan.
Gubernur Murad sendiri menyatakan, akan mendukung upaya percepatan pembangunan Blok Masela. Pihaknya tidak akan mempersulit proses perizinan, dan akan terlibat dalam upaya pembebasan lahan. Gubernur juga telah memberikan izin bagi penggunaan lahan kehutanan yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas produksi berupa kilang LNG proyek Abadi Blok Masela.
Saat ini, Pemerintah Provinsi melalui Gubernur Maluku telah mengeluarkan rekomendasi lahan seluas 900 hingga 1.000 hektar, diharapkan dapat mengakomodasi pengolahan gas sebesar 9,5 metrik ton per annum (MTPA).
"Kepentingan Maluku agar proyek strategis nasional ini bisa berjalan karena akan memberikan multiplier effect (dampak ganda) bagi perekonomian daerah, sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Kita harus optimis, proyek Blok Masela akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan daerah Maluku," tandasnya.
Selain fasilitas kilang, Inpex selaku operator Blok Masela juga akan membangun gas pipa untuk kapasitas sebesar 150 juta kaki kubik per hari (MMscfd). Ke depan, ada empat fasilitas utama yang akan dibangun Inpex.
Saat ini, Inpex masih melakukan survei Amdal di fasilitas kilang LNG di darat dan FSRU. Proses survei Amdal sudah dilakukan Inpex sejak November 2019 lalu. Diperkirakan survei Amdal akan rampung dalam setahun mendatang, setelah melalui survei di musim kemarau dan hujan. (HumasMaluku)
Memanfaatkan waktunya di Jakarta, Gubernur mengundang Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, untuk silaturahmi sekaligus membahas sejumlah rencana strategis pembangunan proyek LNG Abadi Blok Masela. Pertemuan informal itu berlangsung di kediaman pribadi Gubernur di kawasan Pondok Indah, Jakarta, Minggu (8/3/2020).
"Tadi pertemuan silaturahmi, sekaligus kami membahas percepatan pembahasan lahan dan kesiapan tenaga kerja lokal, karena rencananya pembangunan infrastruktur untuk Blok Masela sudah dimulai tahun 2021," ungkap Gubernur.
Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, sebelumnya mengakui, proses pembebasan lahan dan perizinan biasanya menjadi momok dalam investasi. Hanya saja, untuk proyek LNG Abadi Blok Masela, pihaknya selalu berdiskusi dan menyakinkan Gubernur Maluku agar dapat mendukung proses pembebasan lahan di Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel). Gubernur sendiri sangat membantu dan memberikan banyak kemudahan.
"Contohnya kemarin, waktu kami mengajukan rekomendasi untuk penggunaan lahan kehutanan dari Gubernur Maluku. Kira-kira cuma cuma 1 minggu (selesai). Faster than recommendation," ujarnya.
Menurutnya, dengan koordinasi yang cukup baik dengan pihak pemerintah daerah, kemudahan dalam proses pengadaan lahan di proyek Masela didapatkan.
Gubernur Murad sendiri menyatakan, akan mendukung upaya percepatan pembangunan Blok Masela. Pihaknya tidak akan mempersulit proses perizinan, dan akan terlibat dalam upaya pembebasan lahan. Gubernur juga telah memberikan izin bagi penggunaan lahan kehutanan yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas produksi berupa kilang LNG proyek Abadi Blok Masela.
Saat ini, Pemerintah Provinsi melalui Gubernur Maluku telah mengeluarkan rekomendasi lahan seluas 900 hingga 1.000 hektar, diharapkan dapat mengakomodasi pengolahan gas sebesar 9,5 metrik ton per annum (MTPA).
"Kepentingan Maluku agar proyek strategis nasional ini bisa berjalan karena akan memberikan multiplier effect (dampak ganda) bagi perekonomian daerah, sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Kita harus optimis, proyek Blok Masela akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan daerah Maluku," tandasnya.
Selain fasilitas kilang, Inpex selaku operator Blok Masela juga akan membangun gas pipa untuk kapasitas sebesar 150 juta kaki kubik per hari (MMscfd). Ke depan, ada empat fasilitas utama yang akan dibangun Inpex.
Saat ini, Inpex masih melakukan survei Amdal di fasilitas kilang LNG di darat dan FSRU. Proses survei Amdal sudah dilakukan Inpex sejak November 2019 lalu. Diperkirakan survei Amdal akan rampung dalam setahun mendatang, setelah melalui survei di musim kemarau dan hujan. (HumasMaluku)