Inilah Pidato Perdana Menteri Samoa, Tuilaepa Sailele Malielegaoi di Debat Umum PBB ke 75
pada tanggal
Tuesday, September 29, 2020
Edit
NEW YORK,LELEMUKU.COM - Tuilaepa Sailele Malielegaoi, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Samoa, menyatakan komitmen negaranya terhadap multilateralisme, dengan mengatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa mewakili "benteng terakhir" melawan pandemi global dan krisis ekonomi, perubahan iklim, dan diskriminasi sistemik.
"Dengan permulaan COVID-19, ketidakpastian yang kita hadapi telah menguji keberanian negara dan Pemerintah kita tidak seperti sebelumnya", katanya.
Ia menekankan bahwa, meski Samoa tetap bebas dari virus, rakyatnya belum seutuhnya selamat dari pandemi, sebab perubahan yang timbul dari wabah campak Desember 2019 masih terasa.
PM Samoa menggambarkan solidaritas global sebagai "pelindung terbaik kita", dengan mengatakan masa depan negara berkembang kepulauan kecil Pasifik akan dikompromikan jika emisi terus menyebabkan lebih dari 3 ° C pemanasan global.
"Menghadapi angin topan, garis pantai yang terkikis, dan lautan yang menggerogoti pengasaman, berbagai negara juga menghadapi tsunami, tornado, angin topan, gempa bumi, banjir, kebakaran semak yang mematikan, gelombang panas, dan kekeringan," kata dia.
Ia juga mengutuk terorisme "tanpa syarat", dengan mengatakan bahwa, sebagai pihak yang melucuti senjata dan perjanjian non-proliferasi, Samoa menyerukan dunia tanpa senjata pemusnah massal.
"Visi negara untuk kehidupan yang lebih baik mencerminkan Agenda 2030, dengan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sebagai inti dari semua inisiatif pembangunan. Aturan hukum dan perlindungan penting yang ditawarkannya - terutama bagi yang lemah dan kecil - harus dihormati," katanya yang juga berkomitmen untuk memajukan kesetaraan gender.
Ke depan, katanya, reformasi yang dilakukan meyakinkan Samoa bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menanggapi secara efektif kebutuhan keanggotaannya yang beragam dan ia menantikan mereka yang menjanjikan peningkatan kehadiran di kawasan Pasifik, dengan pembentukan kantor multi-negara.
Untuk negara bagian Pasifik utara. Dia mengungkapkan harapannya untuk meningkatkan keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sistem koordinator penduduk yang dihidupkan kembali dan penyampaian yang lebih terintegrasi di lapangan.
Dia juga menyerukan peningkatan keanggotaan Dewan Keamanan baik dalam kategori permanen maupun non-permanen.
"Sebagai negara samudra besar dan negara berkembang kepulauan kecil, Samoa membutuhkan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan menghasilkan Instrumen yang mengikat secara hukum tentang Konservasi dan Penggunaan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati Laut di Area di Luar Yurisdiksi Nasional yang akan terus mengakui kerentanan unik kelompok kecil. pulau dengan dampak perubahan iklim," tegasnya. (PBB)