5 Tahun Perburuan, Pemerintah Belum Berhasil Hancurkan Mujahidin Indonesia Timur (Bagian 1)
POSO, LELEMUKU.COM - Di kota Poso, masyarakat melakukan kegiatan seperti biasa, tanpa terlihat adanya kekhawatiran. Di pagi hari, pusat kota Poso sudah disemuti warga.
Namun, hal berbeda dirasakan sebagian masyarakat di pesisir Poso, khususnya mereka yang bermukim di wilayah diterapkannya operasi Tinombala oleh satuan gabungan Polri dan TNI untuk memburu kelompok militan bersenjata Mujahidin Indonesia Timur (MIT).
“Setiap hari kan aktivitas kami di hutan dan pegunungan yang masuk wilayah operasi. Tentu rasa takutnya tinggi,” kata Rahman, petani di Desa Tambarana, Poso Pesisir Utara.
Lebih dari lima tahun setelah operasi Tinombala diluncurkan, pasukan keamanan masih belum berhasil memberantas kelompok yang telah berbaiat kepada ISIS tersebut, menyebabkan strategi pemerintah dipertanyakan.
“Fokus negara harus menyelesaikan perekrutan dulu. Jangan hanya fokus kepada pengejaran yang tak kunjung usai dari tahun ke tahun,” kata Abdul Kadir Abdjul, seorang tokoh pemuda di Poso kepada BenarNews.
MIT dibentuk pada 2010 sebagai reaksi atas atas konflik sektarian kelompok Kristen-Muslim di Poso yang menewaskan lebih dari 1.000 orang antara tahun 1998 dan 2001, demikian menurut pengamat dan mantan militan.
MIT mendapat perhatian internasional setelah mereka membunuh dua orang anggota intel Polres Poso pada Oktober 2012, kata kepolisian.
Kelompok yang sama juga melakukan serangkaian pembunuhan kejam terhadap warga sipil setelah itu, yang direspons pemerintah dengan diluncurkannya Operasi Camar Maleo pada tahun 2015 untuk memburu anggota MIT.
Camar Maleo dimulai dengan kekuatan personel gabungan Polri dan TNI mencapai ribuan orang, dan berhasil menewaskan anggota MIT dan menangkap sejumlah simpatisannya.
Rahman, mengatakan sebagai petani yang harus selalu turun ke ladang, mereka takut.
“Ketakutannya karena jangan sampai kami dituduh sebagai mata-mata atau simpatisan MIT. Begitu pun sebaliknya kami takut juga dikira mata-mata Satgas,” ungkapnya, “di sisi lain, jika tidak bertani atau berkebun di mana mau dapat penghasilan?”
MIT diketahui kerap mengancam warga lokal agar tidak melaporkan keberadaan mereka kepada petugas.
“Makanya banyak petani-petani yang dibunuh karena dituduh sebagai intel,” kata Deka Anwar, peneliti Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC).
Selama tahun 2020 hingga pertengahan Agustus, setidaknya tiga petani ditemukan tewas mengenaskan di Poso dengan ciri khas penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anggota MIT.
Operasi Camar Maleo dilanjutkan dengan Operasi Tinombala pada tahun 2016 yang berhasil memangkas anggota MIT yang awalnya diketahui beranggotakan 40-an orang, walaupun MIT juga berhasil merekrut anggota baru, termasuk dari luar daerah, seperti Bima, Banten dan Makassar.
Pemimpin MIT, Santoso alias Abu Wardah, militan Indonesia pertama yang diketahui berbaiat kepada ISIS, tewas dalam baku tembak dengan Satgas Tinombala di Poso pertengahan 2016.
Pada tahun yang sama, anggota MIT lainnya, mantan anggota Kopassus - Sabar Subagia alias Daeng Koro - tewas bersama tiga orang Uighur di tangan pasukan keamanan.
Walau polisi meyakini saat ini MIT hanya tersisa 11 orang, termasuk pemimpinnya, Ali Kalora, kelompok militan itu masih mematikan.
MIT diyakini berada dibalik pembunuhan sadis empat petani lokal jemaat Gereja Kristen Bala Keselamatan dan pembakaran sejumlah rumah penduduk di Desa Lembantongoa, Kabupaten Sigi, 27 November lalu.
“Peristiwa ini dilakukan oleh kelompok kejahatan yang bernama MIT yang dipimpin oleh Ali Kalora yang tidak bisa disebut mewakili agama tertentu,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mohammad Mahfud MD merespons serangan itu.
Operasi tidak memberi jaminan
Adriyani Badrah, Direktur Eksekutif Celebes Institute, organisasi yang menelaah konflik di Poso, mengatakan operasi bersenjata tidak memberi jaminan berhentinya kekerasan.
“Faktanya ketakutan yang meninggi malah terjadi di tengah masyarakat,” ujarnya kepada BenarNews.
Adriyani mengatakan rehabilitasi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Poso pascakonflik dengan melibatkan banyak pihak akan sangat membantu.
“Penerapan operasi tak berbanding lurus dengan upaya menghentikan lahirnya kader-kader yang meneruskan pemahaman radikalisme berbasis agama dan tindakan ekstremisme,” ujar Adriyani.
Pengamat terorisme dari IAIN Palu, Muhammad Lukman Tahir, mengatakan hal serupa.
“Satgas tidak hanya fokus pada perburuan tapi juga harus fokus kepada pemutusan jaringan,” ujarnya kepada BenarNews.
“Ajak tokoh agama, tokoh pemuda, dan semua pihak yang bisa berkomunikasi dengan keluarga kelompok MIT,” ujarnya.
Sementara itu Deka mengatakan perekrutan MIT terbantu oleh kejadian tsunami dan gempa bumi di Palu dan sekitarnya pada 2018.
Bencana alam itu, sebut Deka, dijadikan ajang bagi kelompok MIT untuk mendatangkan bukan hanya bantuan tetapi pengiriman orang-orang baru dari luar Poso, modus yang kerap dilakukan para militan.
“Mereka sebelumnya hampir hancur, tapi dengan tsunami Palu mereka jadikan kesempatan mendatangkan bantuan juga perekrutan baru,” kata Deka.
Seorang tokoh Islam di Poso, Ibrahim Ismail, mengatakan warga Poso tidak mendukung MIT dan umat Islam mengutuk segala aksi terorisme.
“Tidak ada tempat untuk anggota atau simpatisan MIT di Poso. Ideologi MIT sudah jauh dari ideologi jihad yang sebenarnya,” kata Ibrahim kepada BenarNews.
Pernyataan Ibrahim bertentangan dengan klaim anggota Tim Pembela Muslim (TPM) Sulteng, Andi Akbar, yang awal tahun ini mengatakan bahwa penyambutan terhadap jenazah terduga militan MIT oleh sekelompok warga karena mereka “dianggap sebagai pejuang yang berjihad dan bukan sebagai teroris.”
Mengenai hal itu, penanggung jawab Operasi Tinombala Irjen Abdul Rakhman Baso mengatakan MIT memiliki pendukung yang kuat, terutama kelompok ekstrimis atau kelompok teror lainnya.
“Kalau kelompok atau komunitas lokal di Poso mungkin ada tapi tidak sebesar dukungan dari luar,” ujarnya.
Dia mengatakan pendekatan lunak juga dilakukan, termasuk kepada anggota keluarga dari para militan.
“Operasi yang masih berlangsung di Poso tidak hanya mengedepankan perburuan, tapi juga mengedepankan pendekatan persuasif kepada kelompok-kelompok tertentu yang dianggap ada kaitannya dengan MIT,” kata pejabat Kapolda Sulteng itu.
Perekrutan jalur pengajian, pesantren
Ibrahim Ismail meminta Polri dan TNI untuk memberikan porsi kepada penyelesaian akar masalah.
“Akarnya adalah simpatisan-simpatisan yang masih terus melakukan perekrutan melalui jalur pengajian, majelis taklim, dan pesantren ilegal,” ungkapnya.
Ibrahim menyebutkan, masih ditemukan di Poso kelompok pengajian yang tidak jelas, dan bahkan ada pesantren yang tidak mau didata oleh negara.
Mantan kombatan konflik Poso, Sukarno Ahmad Ino, mengatakan bahwa kelompok pengajian, dan pesantren ilegal memang rentan disisipi pemahaman radikal.
“Di Poso banyak lahir orang-orang radikal jalurnya lewat sana semua,” katanya kepada BenarNews.
Irjen Abdul Rakhman Baso mengatakan pihaknya tengah menyelidiki hal tersebut.
Operasi terus berlangsung
Irjen Abdul Rakhman Baso mengatakan perburuan anggota MIT akan terus ditingkatkan.
“Kalau ditanya kenapa belum bisa mengakhiri MIT, jawabannya singkat saja karena mereka belum tertangkap semua,” ujarnya
“Kami juga meminta 11 orang yang tersisa itu untuk menyerahkan diri,” ujarnya.
Asisten Kapolri Bidang Operasi, Irjen Imam Sugianto mengatakan Operasi Tinombala akan diperpanjang sampai semua anggota MIT tertangkap.
“Kesulitannya mereka para DPO sembunyinya di hutan, sekali-sekali turun kalau cari dukungan logistik,” kata Imam kepada BenarNews.
Peneliti IPAC, Deka Anwar, mengiyakan hal tersebut, mengatakan kelompok MIT sulit ditangkap karena anggotanya terus melakukan pergerakan ke arah pegunungan bagian utara Poso, wilayah yang sulit ditembus oleh aparat.
“Terakhir ini anggota yang tersisa terus bergerak semakin ke utara,” kata Deka kepada BenarNews.
Namun Harits Abu Ulya, pengamat terorisme dari Community of Ideological Islamic Analysts, berpandangan lain
“Kenapa tidak minta saja bantuan orang-orang yang punya kemampuan perang gerilya di hutan?” ujar Harits kepada BenarNews, “yang dikejar nggak banyak orang, tapi sampai bertahun tahun. Itu juga menjadi faktor yang mempengaruhi secara psikis masyarakat Poso.”
Wakil Gubernur Sulteng, Rusli Baco Daeng Palabbi mengakui bahwa operasi di Poso menimbulkan gejolak dan ia meminta dukungan masyarakat.
“Semua mau MIT diselesaikan, efeknya pasti Poso akan benar aman dan terlepas dari kelompok teror,” ujarnya.
Pemerintah Sulteng, ujarnya, sudah menyiapkan segala kebutuhan jika kelompok MIT mau menyerahkan diri dan kembali menjadi warga sipil pada umumnya.
“Semua hak sebagai warga negara akan diberikan. Namun, anggota dan simpatisan itu lebih dulu harus menjalani proses hukum sesuai dengan perbuatan yang sudah dilakukan,” pungkasnya. (BenarNews)