-->

Jelang Kedatangan Jokowi, Mahfud MD Minta Pengamanan PON Papua Dimatangkan

Jelang Kedatangan Jokowi, Mahfud MD Minta Pengamanan PON Papua Dimatangkan.lelemuku.com.jpg
MERAUKE, LELEMUKU.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md meminta aparat untuk terus mengoptimalkan rencana pengamanan dalam Pekan Olahraga Nasional atau PON Papua dan Papernas XVI.

"Saya minta kepada Pangkogabwilhan III, Pangdam, Kapolda, Danlantamal, Danlanud, supaya terus melakukan pematangan rencana pengamanan, termasuk acara pembukaan PON yang akan dihadiri oleh Bapak Presiden (Jokowi)," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Minggu, 12 September 2021.

Hal ini disampaikan Mahfud di Resimen Induk Kodam (Rindam) XVII Cendrawasih, Sabtu (11/9). Hadir antara lain Pangkogabwilhan III Letjen TNI Jeffrey A. Rahawarin, Pangdam XVII Cendrawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri, Danlanud Silas Papare Marsma TNI Budhi Achmadi, Danlantamal X Jayapura Kolonel Marinir Feryanto, Kabinda Papua, serta pejabat dari Kemenpora, KemenPUPR, dan KONI.

Ia meminta kepada aparat agar mengoptimalkan hari-hari tersisa sebelum PON Papua 2021 dibuka untuk mematangkan rencana pengamanan, termasuk deteksi, hingga kontijensi. Aparat juga diminta untuk terus uji coba pengamanan.

"Termasuk bila ada peralatan pendukung yang dibutuhkan supaya segera dilaporkan agar pengamanan PON di Papua di empat klaster dipastikan baik," ujar Mahfud Md. Keempat klaster itu ialah Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mimika

Hal lain, menurut Mahfud, yang perlu dimatangkan adalah pengamanan para atlet dan kontingen. Pengamanan itu termasuk di venue atau lokasi-lokasi pertandingan, penginapan, termasuk saat para kontingen berinteraksi dengan warga masyarakat.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga hadir, meminta persiapan teknis supaya disempurnakan. Di sisa waktu ini, Mendagri meminta agar penyelenggara mengikuti standar dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

Ia mengingatkan urusan standar pelaksanaan dalam PON Papua tidak hanya soal keselamatan, tapi juga aspek hukum yang bisa muncul di kemudian hari bila melenceng dari rencana semula.(Tempo| Egi Adyatama)

Recent Posts

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Iklan Bawah Artikel