Retno Marsudi Sambut Tawaran Kerjasama Konkret Prancis dengan Kawasan Indo-Pasifik

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Prancis berkomitmen untuk menjalin "kerjasama konkret" termasuk di sektor keamanan dan lingkungan dengan negara-negara Indo-Pasifik sebagai upaya memainkan peran lebih di kawasan, demikian Menteri Luar Negeri Jean-Yves Le Drian dalam kunjungan ke Indonesia, Rabu (24/11).

Le Drian mengatakan kawasan Indo-Pasifik adalah prioritas utama Prancis yang pada tahun depan bakal mengambil posisi presidensi di Dewan Uni Eropa.

“Prancis akan memainkan peran lebih untuk menjembatani kepentingan Eropa dan Indo-Pasifik, karena kami juga menjadi bagian dari kawasan,” kata Le Drian dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di Pejambon, Jakarta.

Prancis memiliki dua juta penduduk di teritori yang dimilikinya di Pasifik, sementara 94 persen zona ekonomi eksklusif negara itu juga membentang dari Samudra Hindia dan Pasifik. Prancis juga menugaskan 7.000 personel militer di kawasan ini.

“Prancis bertekad untuk terus bertindak guna meningkatkan komitmen dan keterlibatan Eropa di Indo Pasifik melalui beberapa proyek kerjasama yang 'sangat konkrit' dengan mitra kami di kawasan, tentunya dengan Indonesia,” ujarnya.

Bidang-bidang kerjasama itu antara lain keamanan, lingkungan, transportasi, teknologi digital, hingga pendidikan tinggi, tetapi belum mengungkap dengan detail terkait bentuk kemitraannya, kata Le Drian.

Walaupun menyebutnya sebagai konkrit, namun detail mengenai kerja sama itu baru akan ditindaklanjuti tahun depan dalam forum Indo-Pasifik di Paris, demikian kata Le Drian.

Le Drian melakukan kunjungan kerja selama dua hari ke Jakarta untuk menindaklanjuti sejumlah kerja sama yang sebelumnya telah diteken Indonesia dan Prancis.

Kunjungan pertamanya ke Asia Tenggara sejak pandemi COVID-19 melanda pada hampir dua tahun silam, terjadi di tengah gesekan pasca-pembatalan rencana kerja sama pengembangan kapal selam dengan Australia yang beralih ke Amerika Serikat dan Inggris.

Dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Selasa malam, Le Drian kembali membahas perihal kerja sama yang diteken antara menteri pertahanan Indonesia dan Prancis pada Juni 2021, dengan mencakup pelatihan militer, intelijen dan industri persenjataan.

Le Drian dan Prabowo bersepakat untuk bekerja sama dalam pemberantasan terorisme, pasukan militer penjaga perdamaian, termasuk pengembangan bersama alat pertahanan, tulis keterangan Kementerian Pertahanan.

Sementara bersama Menlu Retno, Le Drian menandatangani rencana kemitraan strategis yang meliputi kerja sama di sektor kemaritiman, kesehatan, energi, dan perubahan iklim untuk periode 2022-2027.

“Tahun depan, Indonesia dan Prancis merencanakan untuk melakukan dialog maritim yang pertama kalinya. Ini merupakan langkah awal implementasi dari rencana aksi tersebut,” kata Retno.

Aristyo Rizka Darmawan, peneliti senior Center for Sustainable Ocean Policy Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), mengatakan dinamika baru-baru ini di Indo-Pasifik bakal memicu banyak negara-negara lain seperti Prancis yang hendak menunjukkan peran lebihnya di kawasan.

“Hari ini Prancis datang, kemarin Denmark, Australia, dan bahkan Rusia juga menggelar latihan bersama ASEAN. Kawasan sudah semakin ramai, bukan hanya karena AUKUS, tapi juga karena persaingan AS-China yang menjadi pemantik dinamika,” kata Aristyo kepada BenarNews.

Aristyo mengatakan momentum ini perlu dimanfaatkan Indonesia untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan beragam kerja sama yang ditawarkan.

“Jadi Indonesia tidak terjebak atau menjebakkan diri dalam persaingan AS-China. Politik luar negeri yang bebas aktif benar-benar murni dijalankan dan tentunya akan sangat menguntungkan,” katanya.

Mengembalikan multilateralisme

Le Drian, saat menjadi pembicara tamu dalam diskusi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada Rabu, mengatakan kehadirannya di kawasan adalah untuk memulihkan multilateralisme yang mengalami kemunduran akibat rivalitas dua kekuatan besar.

“Multilateralisme berkembang baik setidaknya sampai Perang Dingin. Hari ini, multilateralisme sudah tercoreng, dengan AS mundur dari banyak kesepakatan WHO, UNESCO, bahkan Perjanjian Iklim Paris. Kemudian ada China yang melakukan multilateralisme satu arah,” kata Le Drian.

“Padahal yang kita butuhkan di Indo-Pasifik adalah multilateralisme,” katanya melanjutkan.

Le Drian turut mengungkapkan kekecewaannya terhadap kehadiran AUKUS yang disebutnya telah menimbulkan krisis kepercayaan yang luar biasa dengan Australia. Pihaknya menentang pembentukan AUKUS yang sengaja untuk menunjukkan posisi melawan China.

“Bukan kami tidak menyadari adanya peningkatan kekuatan militer China. Tapi bagi saya, cara yang terbaik untuk merespons ancaman tersebut adalah mengembangkan model pertahanan, bukan perlawanan,” katanya.

AUKUS memungkinkan Canberra memiliki armada kapal selam bertenaga nuklir dengan kemampuan jelajah bawah laut tanpa batas dan sulit terdeteksi. Kerja sama itu membatalkan rencana pengembangan kapal selam bertenaga diesel Australia dengan Prancis senilai senilai U.S.$65 miliar atau setara Rp928 triliun.

“Kami telah dicurangi karena awalnya kami memiliki jalinan kerja sama yang baik dan saya yang waktu itu menandatangani kerja samanya. Tapi tiba-tiba kami terpinggirkan, tanpa terduga. Ini tidak benar,” kata Le Drian.

'Terbuka, adil, dan nondiskriminatif'

Sementara itu, Presiden Joko “Jokowi” Widodo mendorong Prancis untuk menjadi mitra dagang Indonesia yang “terbuka, adil, dan nondiskriminatif.”

"Saya sangat mendukung perdagangan yang berkelanjutan. Tapi saya keberatan jika isu lingkungan disalahgunakan untuk dijadikan hambatan perdagangan," kata Jokowi dalam keterangan tertulis.

Jokowi merujuk pada pemberlakuan regulasi Renewable Energy Directive (RED II) yang menyulitkan ekspor bagi produk minyak sawit mentah dari Indonesia ke Eropa sejak 2018. Regulasi ini salah satunya mengesampingkan dan bahkan mengeluarkan minyak kelapa sawit dari kategori bahan baku produksi biofuel, karena dilihat berdampak buruk pada lingkungan.

Momentum presidensi Indonesia pada G20 dan juga Prancis di Uni Eropa juga diharapkan Jokowi membuat Paris bisa mendorong implementasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) antara Indonesia dengan Uni Eropa segera mendapatkan hasil yang konkret.

Indonesia-Eropa CEPA resmi berlaku pada 1 November 2021, setelah melalui diskusi dan negosiasi panjang dengan negara-negara Eropa yang tergabung dalam EFTA atau European Free Trade Association.

Salah satu manfaat dari kerja sama tersebut adalah penghapusan tarif bea masuk bagi produk-produk Indonesia seperti kelapa sawit, ikan, emas, kopi, dan produk manufaktur seperti tekstil, mesin, hingga furnitur. (Ronna Nirmala| BenarNews)