Indonesia Pertimbangkan Keinginan Amerika Serikat Keluarkan Rusia dari Pertemuan G20

Presiden AS Joe Biden (pertama dari kiri, barisan depan) dan Presiden Indonesia Joko Widodo (keenam dari kiri, barisan depan) berfoto bersama para pemimpin dunia lainnya pada KTT G20 di Roma, 30 Oktober 2021. - (AFP )

JAKARTA PUSAT, LELEMUKU.COM - Pemerintah Indonesia pada Kamis (7/4/2022) mempertimbangkan bagaimana merespons permintaan dari Amerika Serikat dan negara Barat untuk mengeluarkan Rusia dari kelompok G20 menyusul invasi Moskow ke Ukraina.

Indonesia yang menduduki posisi presidensi G20, sebelumnya menyatakan telah mengundang keseluruhan anggota kelompok negara ekonomi besar tersebut untuk hadir dalam puncak konferensi tingkat tinggi (KTT)-nya pertengahan November 2022 ini.

Namun demikian, Amerika Serikat mengancam untuk memboikot pertemuan G20 jika perwakilan dari Rusia menghadirinya.

"Saat ini sedang kami dalami. Memang perlu pertimbangan yang sangat matang dari kami selaku presidensi G20 tentang bagaimana menyikapinya. kata Dedy Permadi, Juru Bicara Menteri Komunikasi dan Informatika, dalam media briefing virtual di Jakarta.

“Kami akan sampaikan (posisi kami) kepada publik ketika saatnya tiba," tambahnya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mengatakan Rabu bahwa negaranya akan absen dalam sejumlah pertemuan dalam KTT G20 tahun ini jika Rusia dibolehkan berpartisipasi.

"Presiden Biden telah menjelaskan ... bahwa Rusia tidak bisa dibiarkan begitu saja berada di lembaga keuangan mana pun," kata Yellen seperti dikutip Reuters.

“Beliau meminta agar Rusia dikeluarkan dari G20, dan saya telah menjelaskan kepada rekan-rekan saya di Indonesia bahwa kami tidak akan berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan jika Rusia ada di sana.”

Pertemuan tingkat menteri dan gubernur bank sentral akan dijadwalkan pada 20-21 April 2022 di sela pertemuan musim semi IMF dan World Bank di Washington DC.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan pemerintah Indonesia masih mengharapkan kehadiran seluruh anggota G20 dalam seluruh rangkaian KTT Itu.

“Indonesia sejak tanggal 22 Februari sudah menyampaikan undangan bagi seluruh negara anggota G20 yang bersifat save the date.”

“Dengan demikian, perspektif Indonesia kita menjalankan apa yang menjadi preseden penyelenggaraan G20 selama ini dengan tetap mengharapkan kehadiran seluruh anggota G20 dalam seluruh rangkaian G20 apakah itu dalam financial meeting track dan sherpa track,” kata Faizasyah dalam konferensi pers, merujuk pada pertemuan-pertemuan yang membahas agenda KTT.

Ia mengatakan sampai saat ini pemerintah dalam level tertinggi masih terus melakukan komunikasi dengan mitra untuk mendapatkan pandangan komprehensif dan bisa menyampaikan perspektif Indonesia sebagai ketua G20.

“Harapan kita pertemuan tetap berjalan, sehingga diskusi sebelumnya bisa dimatangkan di level yang akan datang untuk menuju ke KTT G20,” ujarnya.

Indonesia menjadi tuan rumah G20 pertamanya yang akan diadakan di Bali, Jakarta dan Yogyakarta. Pertemuan keuangan akan diadakan Juli sementara acara puncak KTT G20 akan berlangsung di Bali 15-16 November nanti.

Berdasarkan laporan Kyodo News, para menteri keuangan negara anggota G20 telah memutuskan tidak akan mengeluarkan pernyataan bersama dalam pertemuan pejabat keuangan 20 April nanti.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva mengkonfirmasi keinginan Vladimir Putin untuk menghadiri pertemuan puncak G20 di Bali setelah mendapatkan dukungan China yang menyatakan bahwa Rusia tidak dapat dikeluarkan dari G20 karena negara itu "anggota penting".

Meskipun adanya seruan kuat mengeluarkan dan tidak mengundang Rusia dari G20, co-sherpa G20 Dian Triansyah Djani pekan lalu mengatakan Indonesia berkewajiban mengundang semua anggota, termasuk Rusia sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelumnya.

PBB tangguhkan Rusia dalam keanggotaan HAM

Dalam pemungutan suara Majelis Umum PBB pada Kamis (7/4) di New York untuk menangguhkan keanggotaan Rusia dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) karena kejahatan militer Rusia atas penduduk di Ukraina, 93 perwakilan negara menyetujui keputusan itu. Sebanyak 24 negara tidak setuju dan 58 abstain. Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura, Malaysia and Thailand memilih abstain.

Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu, Achsanul Habib mengatakan posisi Indonesia sejak awal menekankan dalam proses konflik Rusia-Ukraina perlindungan masyarakat sipil, perempuan dan prinsip kemanusiaan harus dikedepankan.

“Harapan kita apapun posisi Indonesia nanti akan bersifat adil, selektif, objektif dan komprehensif dalam setiap keputusan yang diambil,” kata Habib.

Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam dan mendukung pembentukan tim investigasi independen yang digagas dewan HAM PBB menyusul tragedi yang terjadi di Bucha Ukraina kata Faizasyah.

“Indonesia sangat mendukung apa yang diusulkan oleh Sekjen PBB dan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) mengenai penelitian hal yang di luar kewajaran dari perang di Ukraina dengan pembentukan tim investigasi independen agar diperoleh kejelasan seluas-luasnya,” kata Faizasyah.

Rusia menduduki Bucha sejak invasi ke Ukraina dimulai pada 24 Februari silam. Berdasarkan laporan beberapa media, ditemukan ratusan mayat warga sipil di jalan, di dalam gedung dan kuburan massal di wilayah itu.

Pejabat setempat mengatakan lebih dari 300 orang dibunuh pasukan Rusia di Bucha. Dari jumlah tersebut, sekitar 50 dari mereka dieksekusi dari jarak dekat, demikian dilansir Reuters.

Pemerintah Ukraina menyatakan Rusia melakukan kejahatan perang. Sementara Kremlin menolak tuduhan itu dam mengklaim pasukannya tidak pernah menargetkan warga sipil.

Buah simalakama

Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menilai presidensi Indonesia dalam G20 tahun mengalami dilema sulit.

“Apakah G20 akan berjalan sesuai rencana? Mungkin lebih baik ditunda atau ditiadakan. Tapi di luar kehendak kita kalau Putin hadir, Negara Barat akan memboikot dan tidak hadir. Jadi ini buah simalakama buat kita,” ujarnya dalam sebuah webinar.

“Kalau November (perang) belum juga selesai maka akan meruwetkan presidensi Indonesia di G20 nanti,” ungkapnya.

Menurut dia, G20 yang merupakan grup ekonomi terbesar tidak memiliki aturan tentang memberhentikan atau melarang anggota untuk hadir.

“It’s a bad for Indonesia di saat Indonesia jadi ketua yang akan mengangkat profil Indonesia. Tapi kalaupun tidak terjadi summit juga bukan karena kesalahan Indonesia,” paparnya.

“Penting bagi Indonesia kalau G20 penting untuk mengatasi implikasi ekonomi dari konflik yang ada,” ujar peneliti senior dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Rizal Sukma.

“Penting juga bagi Indonesia untuk memastikan seluruh negara anggota berkomitmen untuk hadir. Jika tidak ada komitmen maka sebaiknya Indonesia membatalkan perhelatan ini dan menyerahkan ke keketuaan berikutnya,” ujarnya. (Dandy Koswaraputra/Tria Dianti | BenarNews)