Petrus Fatlolon Beri Dukungan pada Pemerintahan Daniel Edward Indey

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Mantan Bupati Kepulauan Tanimbar Periodesasi 2017-2022, Petrus Fatlolon, memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dalam hal ini terhadap pemerintahan Penjabat Bupati Daniel Edward Indey, S.Sos., M.Si., dan kepada seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerah yang bertajuk Duan Lolat ini.

Hal itu secara gamblang disampaikan sosok orang nomor satu yang pernah memimpin birokrasi di Tanimbar selama lima tahun ini, melalui keterangan pers yang berlangsung di kediaman pribadinya, Rabu (14/12/2022) kepada sejumlah awak media yang diundangnya.

“Sebagai masyarakat Tanimbar, saya memberikan dukungan kepada pemda dan DPRD. Dukungan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di KKT, termasuk memberikan dukungan kepada Penjabat Bupati saat ini,” ungkap Fatlolon.

Usai menyatakan dukungannya tersebut, dirinya sempat mempersoalkan tentang tudingan terhadap dirinya selama ini yang beredar, yakni tentang hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum juga terbayarkan adalah karena ulahnya selama menjabat sebagai Bupati.

“Kondisi daerah yang carut marut karena ulah saya, menurut saya tidak seperti itu. Ini perlu kita garis bawahi, kalau dikatakan bahwa penyebabnya adalah saya maka patut untuk saya berikan beberapa penjelasan penting dan pikiran-pikiran kepada pemerintah daerah saat ini dengan kapasitas saya sebagai masyarakat,” ujarnya.

Hal itu diungkapkan dirinya sangat beralasan. Pasalnya ia mengatakan bahwa selama lima tahun menjabat sebagai Bupati, transferan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, bukanlah ditujukan kepada rekening pribadi miliknya namun ke rekening kas daerah yang berada di Bank Maluku. Bahkan dirinya membeberkan bahwa sesuai prediksinya, jumlah uang tunai yang sementara berada di las daerah saat ini berkisar Rp75 sampai Rp90 milyar, yang mana seharusnya pemda mestinya terbuka untuk menjelaskan kepada rakyat tentang DAU bulan Desember 2022 sudah dicairkan ataukah belum dicairkan, dan jika belum dicairkan, apa kendalanya sehingga tidak merujuk kepada tudingan miring bahwa masalah tersebut disebabkan oleh ulah dirinya sebagai bupati di masa itu.

Ia menambahkan, berdasarkan pengalaman selama menjabat sebagai Bupati, DAU akan ditransfer untuk setiap bulannya dengan besaran Rp43 milyar lebih dan transferan tersebut dilakukan setiap tanggal 30 ataupun pada tanggal 1 bulan berjalan dengan mekanisme jika Laporan Keuangan bulan sebelumnya sudah disampaikan ke pihak Kementerian Keuangan dan sudah memenuhi syarat sesuai standard pengelolaan keuangan daerah.

“Jika sudah sesuai syarat dan ketentuan dan telah memenuhi syarat sesuai standard pengelolaan keuangan maka DAU bulan berikutnya tentu ditransfer. Tapi kalau Pemda belum juga dapatkan transfer DAU Desember 2022 maka tentunya ada yang tidak beres. Jika demikian, apa benar itu ulah saya sebagai mantan Bupati?” jelas Fatlolon.

Untuk itu, dirinya kemudian meminta agar Pemda KKT secara terbuka melalui pihak-pihak yang berkepentingan dapat menjelaskan duduk persoalannya kepada seluruh masyarakat Tanimbar agar dirinya sebagai mantan Bupati tidak dikambing-hitamkan.

“Mestinya pemerintah daerah melalui Pak Penjabat Bupati atau Sekretaris Daerah menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada kita masyarakat apa penyebab sehingga terjadi kondisi seperti saat ini. Itu perlu dijelaskan, paling tidak oleh Sekda karena Sekda yang lebih paham tentang kondisi penyelenggaraan pemerintahan saat ini bersama Penjabat Bupati,” kata Fatlolon.

Ia kemudian menyarankan kepada pihak Pemda agar tidak menunda-nunda dan segera dapat menyelesaikan hak-hak para ASN menjelang perayaan hari besar keagamaan, yakni Natal dan Tahun Baru yang akan datang, mengingat prediksi dirinya tentang keberadaan DAU yang sementara berada di Kasda dengan jumlah Rp75 sampai Rp90 milyar tersebut.

“Mestinya pemda jelaskan kenapa sampai DAU bulan Desember Tahun 2022 sebesar 43 miliar lebih belum ditransfer oleh Menkeu. Hari ini saya perkirakan dan kalau keliru saya mohon maaf. Ada DAU antara Rp75 sampai Rp90 miliar. Nah, kalau begitu bayar saja jangan tunda-tunda. Mereka kan mau Natalan dan Tahun Baru. Itu itu saran saya,” pungkasnya.

Sementara itu, dirinya juga menyinggung soal defisit yang dialami daerah belakangan ini. Dikatakan, jika berbicara tentang defisit maka pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan untuk tahun anggaran 2022, ada defisit yang disebutkan sebesar Rp74 milyar lebih. Sehingga untuk mensiasati terjadinya defisit tersebut, maka dianggarkanlah penerimaan pinjaman sebesar Rp80 milyar pada dokumen APBD Perubahan

“Dokumen ini bukan rahasia negara, tetapi Ini dokumen publik dan juga saya ketahui. Dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2022 di sini juga ada difisit, sebelum pembiayaan, definisitnya sebesar Rp74,1 miliar dan ini sudah ditandatangani dan bukan draft lagi. Untuk mengatasi defisit tadi, pemda bersama DPRD menyetujui untuk ada masukan sebesar Rp80 miliar supaya APBD Perubahan 2022 berimbang. Pertanyaannya, hari ini sudah tanggal berapa, 14 ya? apakah pemda akan pinjam di bank sebesar Rp80 miliar sebagaimana yang dianggarkan di APBD Perubahan atau tidak? Kalau tidak pinjam maka defisit, dan defisit itu hal yang normal,” paparnya.

Ia mencontohkan juga bahwa pinjaman Pemda ke bank adalah sesuatu yang normal dan bahkan negara juga meminjam melalui Bank Dunia yang jumlahnya hingga ribuan triliun rupiah. Terjadinya defisit menurut dia dikarenakan antara penerimaan dan belanja tidak adanya keseimbangan.

“Selama lima tahun pemerintahan saya, saya tidak pinjam. Karena itu, supaya mengatasi definisit tadi maka di pos pembiayaan disebutlah di situ ada pinjaman daerah, ada SILPA, dan juga ada pembelian-pembelihan lainnya begitu. Apakah itu mantan bupati juga yang salah? Saya perlu terbuka supaya jangan kemudian saya dikambing hitamkan. Kalau saya tidak dikambing hitamkan, saya tidak mungkin ngomong begini karena saya dengar di sana orang bikin cerita bahwa ulah Petrus Fatlolon mantan Bupati sehingga ekonomi di daerah terpuruk,” imbuhnya. (indonesiatimur.co)