Kapal Penyelamat Tanker Minyak Tiba di Lepas Pantai Yaman

SANA'A, LELEMUKU.COM - Kapal pendukung teknis pertama tiba hari Selasa (30/5) di dekat kapal tanker minyak Safer yang mengapung di lepas pantai Yaman, kata PBB.

Kedatangan Ndeavor, yang berangkat dari negara tetangga Djibouti pada hari Senin, menandai langkah pertama operasi PBB yang diperkirakan berlangsung empat hingga enam pekan untuk mencegah tumpahan minyak besar-besaran dari kapal tanker yang telah berkarat itu, kata perwakilan dari badan internasional tersebut.

Para pakar mengatakan tanker itu merupakan ancaman besar bagi lingkungan.

Satu tim pakar di Ndeavor yang berbendera Siprus itu diharapkan mulai memompa gas lembam untuk menyingkirkan oksigen atmosfer dari ruang-ruang penyimpan minyak di Safer pada hari Rabu, kata David Gressly, koordinator bantuan kemanusiaan PBB untuk Yaman.

Pemindahan sekitar 1,14 juta barel minyak ke kapal tanker lainnya dapat dimulai dalam waktu sekitar dua pekan, dan pemindahan mungkin berlangsung selama dua atau tiga pekan, kata Gressly dari atas Ndeavor.

Setelah pemindahan itu selesai, kapal tanker minyak buatan Jepang itu pada akhirnya akan ditarik ke darat dan dibongkar, katanya.

Safer dibangun pada tahun 1970-an dan dijual ke pemerintah Yaman pada tahun 1980-an untuk menyimpan hingga 3 juta barel minyak yang dipompa dari ladang-ladang minyak di Marib, provinsi di Yaman Tengah.

Tetapi negara miskin di Semenanjung Arab Selatan itu telah dilanda perang saudara selama bertahun-tahun. Sejak 2015, tidak pernah ada perawatan tahunan yang dilakukan terhadap kapal berukuran panjang 360 meter yang memiliki 34 tangki penyimpan itu.

Safer berlabuh sekitar 30 kilometer sebelah barat laut kota pelabuhan Hodeida.

Konflik yang menghancurkan Yaman dimulai pada 2014 ketika pemberontak Houthi yang didukung Iran merebut ibu kota, Sanaa, dan sebagian besar wilayah utara Yaman, memaksa pemerintah yang diakui internasional mengasingkan diri.

Tahun berikutnya, koalisi pimpinan Arab Saud terjun ke medan tempur untuk memerangi Houthi dan berupaya memulihkan pemerintah yang diakui internasional ke kekuasaan. (VOA)