Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua Tengah Gelar Aksi Damai Menolak Investasi Blok Wabu di Nabire

Nabire, Olemah.Com- Massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua menyuarakan penolakan terhadap rencana investasi blok Wabu yang akan beroperasi di Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Dalam aksinya, mereka menggelar demonstrasi damai di beberapa titik, mengecam keberadaan PT Antam Blok Wabu yang dianggap mengancam eksistensi orang asli Papua (OAP).

Koordinator Lapangan, Juko Kobogau, menjelaskan bahwa massa aksi berkumpul di titik SP1, Putaran Jalan Trans, Nabire Ilaga, Siriwini, dan pasar Karang sebelum bergerak dari Pasar Karang menuju kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah di Jalan Merdeka. Mereka bertujuan menyampaikan aspirasi penolakan terhadap investasi yang dianggap merugikan masyarakat Papua.

Dalam pertemuan dengan awak media di Pasar Karang Tumaritis Nabire, Barat, Kamis (18/1/2023), Kobogau menyampaikan sikap tegasnya terhadap keberadaan PT Antam Blok Wabu. "Kami tidak butuh PT Antam, Blok B Wabu karena tanpa PT kami bisa hidup. Rakyat Papua butuh hidup 100 tahun," tegasnya.

Kobogau menambahkan bahwa Blok Wabu merupakan bagian dari Blok B dalam kontrak karya yang dimiliki PT Freeport Indonesia. Meskipun eksplorasi menunjukkan potensi kandungan emas yang cukup menjanjikan, Freeport Indonesia melepas Blok Wabu kepada pemerintah sebelum tahun 2018 untuk fokus pada proyek Grassberg.

"PT Blok Wabu mengancam eksistensi OAP, dan kami menolak keberadaannya. Masyarakat setempat akan menjadi korban banyak jika proyek ini dilaksanakan. Kami, dari sedini mungkin, menolak ini. Tolong hargai kami, kami, orang Papua, hidup di sini, tapi harta tanah kami diambil dengan berbagai macam cara. Kalian ini tidak ada urat malu dan harga diri, bilangnya pintar tapi manusia paling dongkol. Katanya berilmu dan berpendidikan, tetapi manusia tidak berotak," ungkap Yanuarius Dow.

Aksi damai Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua ini menunjukkan kesatuan dalam menentang investasi yang dianggap merugikan masyarakat setempat. Mereka berharap suara protes mereka didengar dan dihargai oleh pemerintah untuk menjaga eksistensi dan hak-hak masyarakat Papua. (Malik)