Kemenkumham Papua dan Pemprov Papua Tengah Perkuat Kerjasama Bisnis dan HAM

NABIRE, LELEMUKU.COM - Kakanwil Kemenkumham Papua Anthonius M Ayorbaba didampingi Kadiv Administrasi Hendrik Hendrik Pagiling, Kadiv Yankumham Zuliansyah, Kabag Program dan Humas Victor Lucky Maturbongs, Kabid HAM Fatrixs Manufandu,Kasubid Pengkajian,Penelitian Dan Pengembangan HAM Korinus J.H. Umbora, Kasubid Pemajuan HAM Idawati Parapak menghadiri Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Papua Tengah. Dalam laporannya Kakanwil Kemenkumham Papua Anthonius M Ayorbaba menyampaikan tugas dari GTD BHAM adalah mengkoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM di tingkat Daerah, melakukan pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM di tingkat daerah, melaporkan hasil pelaksanaan aksi Bisnis dan HAM kepada Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM.

Selanjutnya sambutan diberikan oleh Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia mengamanatkan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan Bisnis Dan Hak Asasi Manusia maka diperlukan segera pembentukan dan pengukuhan Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM) dengan Keputusan Gubernur yang diketuai langsung oleh Gubernur. Adapun tugas dari Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM). Dengan dilaksanakannya Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM, Strategi bisnis dan HAM diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait Bisnis dan HAM bagi Pemprov Papua Tengah, mitra non pemerintah dan pelaku usaha khususnya di Provinsi Papua Tengah.

Sementara itu, Direktur Jenderal HAM melalui sambutan yang dibacakan oleh Direktur Kerjasama HAM Harniati mengapresiasi atas langkah yang dilakukan Kanwil Kemenkumham Papua bersama Pemprov Papua Tengah Sehingga kegiatan Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pj Sekda Provinsi Papua Tengah Anwar Harun Damanik,Kepala Biro Hukum Provinsi Papua Tengah, Yulius Manurung, serta Kepala OPD di lingkungan Pemprov Papua Tengah. (Humas Kemenkumham Papua)