Inilah Pidato Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape di Debat Umum PBB ke 75
pada tanggal
Saturday, September 26, 2020
Edit
NEW YORK, LELEMUKU.COM - James Marape, Perdana Menteri Negara Merdeka Papua Nugini mengatakan bahwa untuk melindungi negaranya dan rakyatnya dari penyebaran COVID-19, Pemerintahnya telah bertindak dini dan cepat, memberlakukan tindakan pencegahan yang diperlukan dalam kebijakan dan hukum, termasuk mengesahkan. Undang-Undang Pandemi Nasional, untuk menangani COVID-19 dan wabah serupa di masa depan.
“Ini telah melindungi kami dari hilangnya nyawa, sejauh ini baru enam orang,” katanya, seraya menambahkan bahwa Papua Nugini juga berhasil bekerja di tingkat regional dengan Forum Kepulauan Pasifik untuk mengekang penyebaran penyakit.
Namun demikian, dampak bersih dari pandemi telah mengakibatkan hilangnya pekerjaan, hilangnya pendapatan dan ekspor lainnya, serta terhentinya kegiatan pembangunan.
"Kecuali dan sampai vaksin yang efektif dikembangkan dan tersedia untuk digunakan, ancaman kesehatan COVID-1 tidak dapat diremehkan,"
Marape memperingatkan, dan menekankan bahwa setiap vaksin yang disetujui harus dianggap sebagai "barang publik" dan tersedia secara luas. untuk kepentingan semua.
Sebagai negara maritim, Papua Nugini memprioritaskan perlindungan sektor kelautan dan perikanan yang mewakili seperempat dari anggaran tahunan dan mempekerjakan 80 persen perempuan, terutama di pengalengan tuna.
Untuk mendukung sektor ini, pada Juli 2020, Pemerintah meluncurkan Kebijakan Laut Nasional 2020-2030 yang pertama, untuk memastikan bahwa lautan, laut, dan sumber dayanya dikoordinasikan, dikelola, dilindungi, diatur, dan digunakan dengan benar dan berkelanjutan.
"Kami akan mengatur keuangan kami dan menerima investasi berbagai sektor dari Kanada, Jerman dan Jamaika di negara kami sehingga dapat membantu usaha lokal kami," tutur dia.
Terkait Bougainville dirinya menyatakan hal ini menjadi komitmen pemerintahannya dan saat ini mereka berada dalam tahapan kesepakatan damai pasca referendum kemerdekaan yang tidak mengikat yang menciptakan kedamaian di kawasan tersebut hampir 2 dekade. Ia berterima kasih kepada dukungan PBB atas lancarnya proses tersebut.
"Referendum yang berlangsung berjalan dengan baik dan kami yakin pemerintahan baru di daerah itu dapat terlaksana di akhir September 2020," kata dia.(PBB)