Sampai ke DPR RI, Biak Jadi Calon Ibukota Provinsi Kepulauan Papua Utara

JAKARTA PUSAT, LELEMUKU.COM - Biak bakal menjadi ibu kota provinsi dalam berkas usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Papua Utara (KPU). Wilayah Provinsi KPU yang dimaksud meliputi kabupaten yang ada di wilayah Adat Saereri.

Hal itu sebagai mana salah satu poin yang tertuang dalam berkas usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Papua Utara yang disampaikan oleh Asosiasi Bupati se-kawasan wilayah Adat Saereri dan perwakilan komponen masyarakat yang diserahkan di Badan Legislasi DPR RI, Senin (29/03/2022). 

Bupati Biak Numfor yang juga adalah Ketua Asosiasi Bupati Se-Kawasan Adat Saereri, Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd, mengatakan, bahwa usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Papua Utara dilihat dari berbagai pertimbangan dan memperhatikan sejumlah masukan dari wilayah yang ada kawasan Saereri. ‘

Selain itu, katanya, bahwa usulan pembentukan provinsi baru di Papua sesuai dengan agenda yang ada di DPR RI, ada empat wilayah adat, sementara Saereri tidak ada sehingga ketika empat wilayah adat itu sudah berdiri sendiri jadi sebuah provinsi maka mau tidak mau, Saereri akan bergabung ke wilayah adat Tabi (provinsi induk). 

“Wilayah adat Meepago diusulkan jadi Provinsi Papua Tengah, wilayah adat Lapago jadi Provinsi Pengunungan Tengah, lalu wilayah Animha jadi Papua Selatan, dan Wilayah Adat Tabi ada di Provinsi Induk (Papua)l, lalu kita akan dimana. Wilayah-wilayah adat itu untuk pembentukan DOB (Provinsi baru) sudah diagendakan di DPR RI, sementara Saereri tidak ada agenda untuk dibahas di DPR RI, “ jelasnya. 

“Jadi ini yang membuat kami sepakat setelah berkomunikasi dengan semua komponen di wilayah Saereri, lalu juga ikut mengusulkan wilayah Saereri juga akan berdiri sendiri jadi sebuah DOB, dari SDM kita sudah siap, infrastrukr Biak siap jadi ibu kota dan berbagai kriteria lainnya siap,” lanjutnya.

Sebelumnya, dalam meeting zoom Asosiasi Bupati se-Kawasan Saereri, pemuda, tokoh masyarakat dan sejumlah komponen lainnya, Bupati Kepulauan Yapen, Tonny Tesar, mengatakan bahwa dari berbagai kriteria, wilayah Saereri sangat siap menjadi daerah otonom baru. 

“Kita siap dari berbagai segi, kalau wilayah adat lainnya sudah terbentuk menjadi satu provinsi lalu kita di Saereri bagaimana. Mau tidak mau kita juga harus mengusulkan untuk menjadi satu daerah otonom baru, dengan begitu maka saya kira pembangunan akan cepat,” katanya waktu itu.

Terkait dengan hal tersebut, maka Asosiasi Bupati Se-Kawasan Saereri dan jajaran tokoh mendatangi DPR RI khususnya di Badan Legislasi Nasional, Senin (28/03/2022). Kedatangan para bupati adalah membawa aspirasi masyarakat dikawasan wilayah adat Saereri yang meminta wilayah Kepulauan Papua Utara (KPU) menjadi satu wilayah Daerah Otonom Baru(DOB) yakni sebuah provinsi baru.

 Tak hanya para bupati, pimpinan DPRD, anggota DPRD, DPR Papua dan jajaran tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan komponen masyarakat lainnya dari wilayah Saereri ikut dalam penyerahan aspirasi pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Wilayah Adat Saereri menjadi sebuah provinsi baru di Badan Legislasi DPR RI. 

Aspirasi yang diserahkan oleh Ketua Asosiasi Bupati se-Kawasan Wilayah Adat Saereri Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd diterima langsung oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI Andi Suparman Agats, dan disaksikan sejumlah pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI. 

Penyerahan aspirasi pembentukan DOB Provinsi Kepulauan Papua Utara juga disaksikan langsung oleh komponen perwakilan tokoh masyarakat, tokh adat, tokoh perempuan dan jajaran pihak-pihak terkait lainnya dari wilayah Adat Saereri yang juga ikut menyampaikan aspirasi dan ke ruang rapat Badan Legislasi DPR RI. 

“Kami datang ke Badan Legislasi DPR RI menyerahkan aspirasi masyarakat tentang permintaan pembentukan provinsi baru atau Daerah Otonomi Baru di wilayah Kepulauan Papua Utara, dan aspirasinya kami sudah serahkan langsung tadi,” kata Bupati Herry Ario Naap yang bertindak sebagai Ketua Asosiasi Bupati se wilayah Adat Saereri. 

“Kami tidak datang sendiri, namun kami juga sekaligus mengatar tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda dan sejumlah komponen masyarakat lainnya. Mereka meminta supaya Kepulauan Papua Utara menjadi daerah otonomi baru, dengan harapan ada percepatan pembangunan,” lanjutnya. 

Menurutnya, dalam pertemuan dengan Badan Legislasi DPR RI pada prinsipnya menerima dan akan melanjutkan aspirasi itu sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 

Dalam penyerahan aspirasi pembentukan DOB itu dihadiri secara secara langsung oleh sejumlah anggota DPR RI dari daerah peniilihan Papua, diantaranya Yan P Mandenas, Robeth Rouw, Soleman Hamzah. Bahkan mereka menyatakan akan siap mendorong masing-masing fraksinya untuk menyetujuai pembenukan DOB Provinsi KPU. 

Selain itu juga hadir, anggota DPR Papua Yonas Nusi, Yuli Wambrauw yang hadir sebagai tokoh perempuan asal Biak, Bupati Kepulauan Yapen, Toni Tesar, Ketua DPRD Kepulauan Yapen, Ketua DPRD Biak Numfor, Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor Markus O. Masnembra, SH.,MM, Sekretaris Daerah Kepulauan Yapen dan sejumlah pejabat lainnya dari kabupaten yang ada di wilayah Saereri.(HumasBiakNumfor)